Forum percaya, jika Kajati Jabar yang baru dapat menyelesaikan pekerjaan rumah terkait korupsi dan mengungkap tindak pidana extra ordinary crime yang baru di Jabar, yang disinyalir masih terjadi.

“Melihat track record Sutikno yang berhasil mengungkap tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan menyelamatkan uang negara Rp 11 Trilliun, maka kami percaya bahwa pengungkapan korupsi di Jawa Barat akan lebih maksimal,” ujar Sonny Budi Ramdani, Rabu 29 April 2026.

Menurut Sonny, pada tahun 2025 pekerjaan rumah Kejati Jabar dalam pengungkapan kasus korupsi masih banyak.

“Penyelidikan kasus korupsi tahun 2025 oleh Kejati sebanyak 136 perkara, hal ini menunjukkan pekerjaan rumah yang sangat banyak, dan perlu diselesaikan. Dan saya percaya dijaman kepemimpinan Sutikno bisa beres hingga ke penuntutan,” jelasnya.

Sebagai aktivis antikorupsi Jawa Barat, lanjut Sonny, pihaknya akan bersinergi dalam penuntasan kasus korupsi. Bentuknya, akan memberikan informasi dan data secara intensif sebagai pendukung penuntasan masalah korupsi.

“Pihak kami yang terdiri dari elemen ASN, Akademisi, Mahasiswa, Jurnalis, dan Ormas, tentunya bisa mendapatkan data yang kemungkinan akurat untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dalam penindakan korupsi,” pungkasnya.

Praktisi dan Akademisi Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., C.Med., CTL. mengatakan, Kejaksaan Tinggi berperan penuh dalam memerangi korupsi melalui tindakan Represif (penyidikan, penuntutan) dan Preventif (pencegahan) untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara.

Penindakan terhadap tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan karakter dan ketegasan pimpinan Kejaksaan. Dr. Sutikno, S.H., M.H. yang baru saja dilantik sebagai Kajati Jabar yang baru, lanjut Dr. Yopi Gunawan melihat dari latar belakang dan kinerjanya sangat antusias dan punya integritas tinggi, sehingga pemberantasan korupsi di Jabar yakin akan lebih maksimal.

“Pimpinan lembaga itu sangat penting, untuk menggerakkan baik buruknya kinerja suatu lembaga. Dan saya percaya Dr. Sutikno, S.H., M.H. sebagai Kajati Jabar yang baru dapat meningkatkan kinerja dalam pengungkapan korupsi di Jabar,” jelas pria yang juga berprofesi sebagai Advokat senior ini.

Dr. Yopi Gunawan mengatakan, pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat penting untuk kemajuan Jabar, sehingga prestasi pengungkapan dan penindakan kasus korupsi harus didukung oleh semua pihak, termasuk mendukung kepemimpinan Dr. Sutikno, S.H., M.H. selaku Kejati Jabar terhadap penuntasan tindak pidana korupsi yang dkategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak menghancurkan berbagai sendi kehidupan bangsa bukan sekedar kerugian finansil.

Jaksa Agung ST BURHANUDDIN melantik Dr. Sutikno, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggantikan Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. yang mendapatkan promosi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (SESJAMPIDMIL) pada Hari Rabu, 29 April 2026 bertempat di Aula Gedung Utama Lt. 11.

Kejaksaan Agung RI Jaksa Agung menegaskan agar dapat dipastikan terlaksananya pola penegakan hukum yang humanis serta proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan menyeimbangkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan serta untuk pedomani Surat Jaksa Agung Nomor. 3 tanggal 17 Januari 2022 tentang meningkatkan Pengawasan Melekat Pada Satuan Kerja.

“Seluruh jajaran Kejaksaan agar selalu mendukung upaya menjadikan Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum nomor satu baik dari sisi penegakan hukum maupun pelayanan publik,” ujar Jaksa Agung.***

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Besukan ini turut dihadiri oleh pejabat struktural serta jajaran pengamanan.

Dalam arahannya, Kalapas menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan dan ketertiban di dalam lingkungan blok hunian.

Suparman menyampaikan komitmen Lapas dalam meningkatkan layanan kepada warga binaan, baik dari sisi makanan, kesehatan, integrasi, maupun fasilitas pembinaan.

Suparman memastikan bahwa jajarannya akan terus berupaya maksimal dalam memenuhi seluruh hak warga binaan, baik itu program pengusulan integrasi maupun layanan dasar lainnya.

“Namun, pemenuhan hak tersebut diikat dengan syarat yang mutlak, yaitu setiap individu wajib mematuhi seluruh tata tertib dan sama sekali tidak terlibat dalam bentuk pelanggaran apa pun, terlebih yang berkaitan dengan barang haram narkotika,” jelasnya, Rabu 29 April 2026.

Kalapas juga mengingatkan seluruh warga binaan untuk senantiasa mematuhi aturan yang ada di dalam lapas, demi terciptanya suasana yang aman, tertib, dan kondusif.

“Disiplin adalah kunci. Kalian harus bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan saling mendukung dalam mengikuti berbagai program pembinaan,” tambahnya.

Selain memberikan pengarahan, kegiatan juga dimanfaatkan sebagai sarana dialog terbuka. Pada kesempatan tersebut, warga binaan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan secara langsung.

Kegiatan pengarahan ini merupakan bagian dari upaya Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dalam menciptakan suasana pembinaan yang lebih kondusif, disiplin, dan humanis, sekaligus sebagai bentuk nyata transformasi pemasyarakatan menuju arah yang lebih baik.

Suparman juga mengajak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan membangun integritas moral yang baik agar Lapas Tanjungpinang tetap bersih dari pungli.

“Jadi saya tegaskan integritas tinggi harus dijunjung, mulai sekarang tak ada lagi pungli, baik itu untuk kunjungan, PB (pembebasan bersyarat) maupun CB (cuti bersyarat),” kata Kalapas.

Terpisah Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KA KPLP) Aditya Pratama berharap, warga binaan terus mentaati peraturan di dalam Lapas dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun.

“Sebagai KA KPLP, kami berharap setiap warga binaan yang ada di Lapas Tlanjungpinang juga untuk bisa mengikuti dan menaati aturan yang berlaku di Lapas ini, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan kondusif,” papar KA KPLP Lapas Kelas IIA Tanjungpinang Aditya Pratama.***

Garut – Kini kebutuhan internet tidak hanya berpusat di kota besar. Namun, sudah jadi kebutuhan wajib bagi masyarakat daerah seperti di Kab. Garut.

Kebutuhan itu dipenuhi Internet
Rakyat yang resmi hadir dan aktif di Kab. Garut, kini warga Kab. Garut tak lagi dipusingkan mencari kebutuhan sehari-hari lewat jaringan online, atau mencari informasi kabar terkini.

Sebagian besar wilayah Kab. Garut sudah bisa memanfaatkan jaringan Internet Rakyat, seperti
di area Kadungora, Garut Kota, dan Winaraja.

Ke depannya, jangkauan layanan ini akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat Kab. Garut dapat merasakan manfaatnya.

Kecepatan Internet Rakyat tak main-main 100Mbps namun masyarakat cukup membayar
Rp.100 ribu/bulan sudah bisa menikmati jaringan tersebut.

Paket ini dirancang untuk memenuhi
berbagai kebutuhan digital rumah tangga, mulai dari browsing, streaming video, meeting online,
hingga aktivitas gaming.

Kelebihan dari Internet Rakyat yaitu tanpa kabel dan tanpa biaya pemasangan. Selain itu, juga
ada benefit tambahan berupa gratis langganan bulan pertama dan gratis biaya sewa modem.

Semua kelebihan ini jadi jawaban untuk menjawab kebutuhan internet yang berkualitas dengan
harga terjangkau untuk mendapat layanan internet yang berkualitas bagi masyarakat.

Ini tentu menjadi solusi ideal bagi keluarga maupun pelaku usaha kecil yang membutuhkan internet
handal untuk mendukung produktivitas sehari-hari.

Bagi warga Kab. Garut yang ingin berlangganan, proses pendaftaran sangat mudah. Cukup
kunjungi website resmi di internetrakyat.id, isi data yang dibutuhkan, dan tunggu informasi
selanjutnya terkait ketersediaan jaringan di lokasi Anda.

Atau juga bisa kontak mitra distribusi
resmi Internet Rakyat Kab. Garut, PT Solusi Internet Indonesia (082130445567). Untuk memberikan pengalaman yang lebih praktis dan transparan, Internet Rakyat juga
menghadirkan aplikasi khusus yang dapat diunduh oleh pengguna.

Melalui Aplikasi Internet Rakyat, pelanggan dapat memantau berbagai informasi penting terkait
status pendaftaran layanan, jadwal distribusi dan instalasi modem, sekaligus melakukan
pembayaran biaya langganan.

Dengan adanya aplikasi ini, seluruh proses menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dalam satu genggaman.

Bagi Anda yang berada di wilayah Kab. Garut, ini saat yang tepat untuk merasakan layanan yang lebih hemat dan andal. Segera lakukan registrasi dan rasakan kemudahan akses internet untuk kehidupan yang lebih terkoneksi.

Aksi ini merupakan respons kritis terhadap upaya Peninjauan Kembali Ketiga (PK III) yang diajukan oleh terpidana kasus penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Endang Kusumawaty.

Dalam nota tuntutannya, DPP GMHI menilai upaya PK III tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan hukum (abuse of law) yang bertujuan untuk menunda eksekusi dan mengaburkan fakta hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kami melihat ada upaya sistematis untuk menarik ranah pidana ke ranah perdata dengan dalil sengketa aset. Padahal, Putusan PK MA No. 113 PK/Pid/2025 sudah jelas menghukum yang bersangkutan dengan pidana 6 tahun penjara dan terbukti melakukan pencucian uang. PK berulang kali ini adalah ancaman bagi kepastian hukum di Indonesia,” tegas Koordinator Gerakan dalam audiensinya.

Poin-Poin Utama Tuntutan

Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia menyoroti tiga isu krusial dalam audiensi bersama pihak PN Bale Bandung:

1. Stop Formalitas PK Berulang: Mendesak PN Bale Bandung agar tidak hanya menjadi “kantor pos” dalam menerima berkas PK III. Mahasiswa meminta pengadilan selektif dan berani menyatakan berkas tidak memenuhi syarat jika tidak ditemukan novum (bukti baru) yang substansial sesuai SEMA No. 7 Tahun 2014.

2. Kejar Aset melalui LHKPN: DPP GMHI mendorong Jaksa Eksekutor dan Pengadilan untuk melakukan sinkronisasi data kekayaan terpidana dengan LHKPN. Terdapat dugaan adanya aset yang disembunyikan (illicit enrichment) yang seharusnya disita untuk pemulihan kerugian korban.

3. Eksekusi Tanpa Menunda: Mengingat Pasal 268 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa PK tidak menangguhkan eksekusi, mahasiswa menuntut agar terpidana segera dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan dan seluruh aset yang terkait TPPU segera dirampas tanpa menunggu proses PK III selesai.

Desakan Sita Jaminan

GMHI juga menyoroti pentingnya Sita Jaminan (Penyitaan Eksekutorial) terhadap aset-aset yang tercantum dalam LHKPN terpidana maupun aset terafiliasi lainnya. Hal ini dianggap mendesak guna mencegah pemindahtanganan aset selama proses hukum luar biasa ini berlangsung.

“Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke mereka yang punya akses prosedur. Kami tidak akan tinggal diam melihat harta hasil kejahatan TPPU disembunyikan di balik sengketa perdata gadungan,” lanjut pernyataan tersebut.

Sebelum mengakhiri pertemuan, pihak GMHI akhirnya menyerahkan nota tuntutan beserta lampiran data LHKPN kepada hakim. Dokumen ini diserahkan agar dapat dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan dalam proses persidangan ke depannya.

Pernyataan Sikap

Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Mereka berjanji akan melakukan aksi jika PN Bale Bandung dan Kejaksaan tidak menunjukkan progres nyata dalam eksekusi badan dan sita aset terhadap Endang Kusumawaty.

Hukum harus ditegakkan meski langit runtuh!

Dalam persidangan, salah satu terdakwa atas nama Ibam dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 15 Tahun penjara.

Tim Advokat Ibam, diantaranya Ferdy Rizky Adilya SH MH CLA, Frizolla Putri SH dan M. Firdaus Januarto SH MH, menilai bahwa dalil dalam surat dakwaan penuntut umum kepada Klien kami Ibam, pertama terkait dengan dakwaan Primair diduga melakukan tipikor dengan melawan hukum sama sekali tidak terbukti adanya perbuatan Ibam yang melawan hukum dalam rangka pengadaan cromebook.

Menurut Ferdy Rizky Adilya SH MH CLA,menilai bahwa Ibam bukan pihak yang dapat menentukan objek pengadaan dikemndikbud.

“Ibam hanya seorang konsultan enggenering IT yang diminta untuk memberikan pendapatnya terkait cromebook dan windows, dan sifatnya tidak imperatif. Ibam turut hadir di Kemendikbud bukan dalam rangka pengadaan cromebook tapi dalam rangka membantu merealisasikan program Digitalisasi Pendidikan sebagai Program unggulan Presiden Jokowi,” jelas Ferdy Rizky Adilya, Selasa 28 April 2026.

Ferdy menilai, terkait dakwaan subsider diduga melakukan tipikor dengan menyalahgunakan kewenangan sama sekali tidak terbukti adanya, klien kami Ibam tidak memiliki kewenangan apapun dalam proses pengadaan.

“Bagaimana mungkin orang tidak memiliki kewenangan dituduh menyalahgunakan kewenangan. Kedudukan Ibam selaku Konsultan bukanlah bersifat imperatif, namun fakultatif,” terangnya.

Ferdy juga menjelaskan terkait perbuatan Klien kami diduga bersama-sama dengan Terdakwa lain, Pak Nadiem, Bu Sri dan Pak Mul sama sekali terungkap tidak ada kesadaran dan kesamaan kehendak atas maksud guna saling menguntungkan satu sama lain.

“Tidak terungkap adanya mens rea (sikap batin jahat) dan meeting of mind atas hal tersebut,” papar Ferdy.

Tim kuasa hukum, melihat dengan tuntutan maksimal selama 15 tahun, denda 1 M dan UP 16,9 M, adalah kekeliruan penuntut umum dalam melakukan reasioning berdasaran fakta yang terungkap.

” 16.9 M uang pengganti tidak ada hubungannya dalam perkara itu adalah konsekuensi jumlah lembar saham Ibam selaku pemilik bukalapak sebelumnya. Terkait pemidanaan selama 15 tahun dan denda 1 M, menimbulkan disparitas pemidanaan dengan para terdakwa lain yang tuntutannya lebih rendah,” jelasnya.

Ferdy mengkritisi bahwa Ibam bukan pejabat negara, jika dilihat dari kedudukan masing” terdakwa lain, Ibam bukanlah pejabat/ pegawai negeri, hanyalah seorang konsultan biasa, yang di kriminalisasi hingga mengkhawatirkan bagi seluruh konsultan di Indonesia.

“Hanya berharap rido Allah SWT dan berharap pada keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor saja keadilan substantif dapat terwujud dan didapatkan oleh Klien kami Ibam. Semoga penegakan hukum di negara ini dapat berpihak pada kejujuran berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan bagi pihak”pihak yang melakukan kekeliruan dapat diberikan hidayah dan ampunan dari Allah SWT. Aamiin,” pungkas Ferdy.***

Kepala Rutan (Karutan) Kelas I Bandung Mashuri Alwi menjelaskan dalam rangka HBP ke 62 ini, dengan tema Pemasyarakatan kerja nyata melalui pelayanan prima.

“Ini merupakan wujud dari integritas pegawai melalui profesionalisme pelayanannya prima, yang tegas tanpa kompromi,” jelas Karutan Kelas I Bandung Mashuri Alwi, Senin 27 April 2026.

Mashuri Alwi menegaskan, bahwa zero Halinar sebagai pondasi pelayanan kepada warga binaan dan keluarga warga binaan.

“Pondasinya di zero Halinar, harus dipegang teguh oleh seluruh jajaran pegawai Rutan Bandung,” tegasnya.

Dalam rangkaian HBP ke 62 di Rutan Bandung, sejumlah kegiatan dilaksanakan.

“Seperti donor darah, bakti sosial, penyuluhan hukum, pemberian bantuan sosial dan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Rutan Bandung juga mendapatkan penghargaan, dimana enam orang pegawai Rutan mendapatkan penghargaan komitmen zero Halinar karena melakukan pencegahan masuknya narkoba ke Rutan.

“Saya apresiasi dan ini harus jadi sebuah semangat dan motivasi serta komitmen integritas yang tinggi,untuk terus mewujudkan Rutan Bandung zero Halinar,” terang Karutan Kelas I Bandung.

Terpisah Kasi Yantah (Kepala Seksi Pelayanan Tahanan) Rutan Kelas I Bandung Sofian Arif bahwa dalam rangka HBP ke 62, Rutan Bandung memberikan bantuan kepada keluarga warga binaan berupa bantuan usaha UMKM.

“Bantuan diberikan kepada istri dari seorang WBP yakni Nini. Dimana suaminya ER menjadi warga binaan yang melaksanakan pembinaan secara maksimal dan disiplin khususnya di bidang keagamaan,” jelas Sofian Arif mewakili Karutan Bandung Mashuri Alwi dalam pemberian bantuan kepada keluarga warga binaan di Rutan Bandung, Senin 27 April 2026.

Kegiatan tasyakuran HBP ke 62 di Rutan Bandung, juga ditandai dengan pemotongan tumpeng dan makan siang bersama pegawai.

“Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur dalam HBP ke 62,” papar Sofian.

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Lapas Kelas I Sukamiskin, usai tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke 62 secara terpusat jajaran Kanwil Ditjenpas Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan secara virtual serentak di seluruh UPT Lapas Rutan dan Bapas Se Indonesia.

Penghargaan kepada 13 pegawai ini, menjadikan sebuah motivasi tinggi pegawai Lapas Banceuy.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Banceuy Eris Ramdani menjelaskan, bahwa penghargaan ini sebagai bentuk motivasi untuk terus menjaga komitmen kerja dan integritas.

“Saya bangga, karena pegawai atau petugas Lapas Banceuy punya komitmen yang tinggi,untuk membawa pemasyarakatan lebih baik lagi dan zero Halinar (handphone, pungli dan narkoba),” jelasnya, Senin 27 April 2026.

Eris berharap, motivasi tinggi ini dapat diikuti pegawai lainnya, untuk menjaga dan membawa Lapas Banceuy zero Halinar.

“Semoga pegawai yang mendapat penghargaan bisa menjadi contoh bagi pegawai yang lain, dan dapat lebih memberikan pelayanan yang optimal,” paparnya.

Terpisah KA.KPLP Lapas Banceuy Andhika Saputra mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada jajaran petugas pengamanan Lapas Banceuy, dalam pencegahan masuknya barang terlarang.

“Alhamdulillah ini sebagai komitmen kami selaku pegawai Lapas di bidang keamanan Lapas, dengan penghargaan ini semakin kuat komitmen kami untuk zero Halinar di lapas Banceuy,” terangnya.

Dalam rangkaian tasyakuran HBP ke 62 di Lapas Banceuy, juga diberikan bantuan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan.

Bantuan berupa peralatan untuk usaha menjual Gorengan, diberikan kepada salah satu keluarga warga binaan pemasyarakatan,yang anaknya ditahan untuk menjalani hukuman pidana.

“Keluarga yang mendapat bantuan ini berasal dari Kopo, yang anaknya ditahan karena harus menjalani hukuman pidana. Bantuan diberikan langsung kepada keluarga warga binaan yang membutuhkan di halaman Lapas Banceuy,” pungkas Andhika Saputra mewakili Kalapas Banceuy Eris Ramdani usai kegiatan pemberian bantuan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Bandung Gayatri Rachmi Rilowati menjelaskan, dalam kegiatan tasyakuran sekaligus pemotongan tumpeng, di aula Lapas Perempuan Bandung, Senin 27 April menjelaskan bahwa momentum HBP ke 62 sebagai penguatan semngat kerja serta komitmen pegawai Lapas agar pemasyarakatan lebih baik.

Dalam kegiatan tasyakuran ini, kami juga berikan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga WBP dan Stakeholder yang membantu kegiatan pembinaan kepada WBP.

“Apresiasi penghargaan bagi stakeholder dan pemberian bansos bagi keluarga WBP, dan perwakilan masyarakat sekitar lapas,” jelasnya.

Kegiatan tasyakuran HBP ke 62 di Lapas Perempuan Bandung yang diikuti secara virtual serentak oleh seluruh UPT Lapas Rutan dan Bapas Se Indonesia, dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai di Lapas Perempuan Bandung.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual menegaskan bahwa pemasyarakatan saat ini terus bertransformasi menjadi institusi yang produktif dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan agar potensi yang dimiliki warga binaan dapat berkembang secara maksimal.

“Di balik tembok pemasyarakatan terdapat potensi besar yang harus terus digali dan dikembangkan. Pemasyarakatan harus mampu menjadi wadah pemberdayaan yang mandiri serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan,” ungkapnya.

Kegiatan tasyakuran ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pemasyarakatan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi warga binaan. Seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Bangkinang Bersama jajaran Forkopimda Kampar tampak mengikuti kegiatan dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Lapas Kelas IIA Bangkinang juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah mitra kerja dan jajaran Forkopimda yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan baik, khususnya dalam mendukung program pembinaan, pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, serta pelatihan keterampilan bagi warga binaan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih optimal dan humanis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pembinaan tidak terlepas dari dukungan para mitra yang secara konsisten memberikan kontribusi nyata.

“Sinergi yang telah terbangun selama ini menjadi kekuatan utama bagi kami dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan. Kami berharap kerja sama ini terus terjaga dan semakin ditingkatkan demi menciptakan warga binaan yang lebih mandiri dan siap kembali ke masyarakat,” ujar Alexander.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual menegaskan bahwa pemasyarakatan saat ini terus bertransformasi menjadi institusi yang produktif dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan agar potensi yang dimiliki warga binaan dapat berkembang secara maksimal.

“Di balik tembok pemasyarakatan terdapat potensi besar yang harus terus digali dan dikembangkan. Pemasyarakatan harus mampu menjadi wadah pemberdayaan yang mandiri serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Lapas Kelas IIA Bangkinang juga menyalurkan bantuan kepada keluarga warga binaan berupa gerobak usaha dan bantuan sosial (bansos). Bantuan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga warga binaan serta menjadi motivasi bagi mereka dalam menjalani masa pembinaan dengan lebih baik.

Rangkaian kegiatan tasyakuran ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang pemasyarakatan. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan, mencerminkan semangat kebersamaan seluruh jajaran dalam mewujudkan pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan yang berkelanjutan.

Budidaya terong ini menjadi salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan lahan yang tersedia, sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi warga binaan dalam mengembangkan keterampilan di bidang pertanian.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Tanjungpinang Suparman menjelaskan, bahwa proses budidaya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, penyiraman, pemupukan, hingga perawatan tanaman agar dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

“Seluruh tahapan ini melibatkan partisipasi aktif warga binaan, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis secara langsung,” jelasnya, Senin 27 April 2026.

Kalapas menbahkan, bahwa panen dilakukan pada saat tanaman terong telah mencapai tingkat kematangan yang optimal dengan kualitas yang baik.

“Dalam kegiatan ini, Tim Giatja Lapas Kelas IIA Tanjungpinang turut berperan aktif bersama warga binaan dalam proses pemanenan, dengan tetap memperhatikan standar kualitas hasil yang diperoleh,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, warga binaan tidak hanya memperoleh hasil panen, tetapi juga mendapatkan bekal keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat.

“Pengalaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian serta menjadi modal berharga bagi mereka dalam mengembangkan usaha pertanian secara mandiri di masa mendatang,” pungkasnya.***